August 14, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bentuk Komitmen Indonesia, kata DPR

2 min read

Directoresdecasting.data, JakartaKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bahwa RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Discussion board Perempuan Parlemen yang merupakan bagian dari rangkaian Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144.

Berbicara di depan delegasi asing, Maharani mengatakan RUU itu adalah inisiatif DPR untuk memberikan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia.

Maharani juga mengatakan RUU yang saat ini masih dalam pembahasan merupakan upaya negara untuk melindungi penyintas atau korban kekerasan seksual.

Berbagai kebijakan dan produk hukum yang dibuat DPR harus selalu menerapkan pendekatan berbasis gender untuk menjamin pemenuhan kebutuhan perempuan dan kelompok lainnya, ujarnya.

“Parlemen dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing. Dalam hal ini, Indonesia selalu berupaya untuk mendorong kesetaraan gender di setiap kesempatan,” tegasnya.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, seperti DPR, menjadi penting, karena dapat menentukan proses pengambilan keputusan, termasuk penyusunan dan pengesahan undang-undang yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Ia juga menyoroti tingkat keterwakilan perempuan yang belum memadai di lingkup world, karena masih kurang dari 30 persen.

“Pada tahun 2021, dari 73 orang yang terpilih sebagai ketua parlemen di seluruh dunia, 18 di antaranya atau 24,7 persen adalah perempuan. Sementara proporsi perempuan anggota parlemen secara world telah mencapai 26,1 persen atau meningkat 0,6 persen,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong negara-negara anggota IPU untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen.

“IPU harus menjadi yang terdepan, dipimpin oleh keteladanan, dalam pengarusutamaan gender (aspek). IPU harus menjadi yang pertama mendorong perempuanpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.

See also  Rektor UIN Kalah Gugatan dari Wakil Rektor, Kuasa Hukum: Harus Patuhi Putusan Hukum

Membaca: Pesantren Bisa Cegah Kasus Kekerasan Seksual: Anggota DPR

ANTARA

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.