August 11, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

RUU Perlindungan Information Pribadi Terhambat oleh Diskusi yang Sulit tentang Manajemen

1 min read

Directoresdecasting.information, Jakarta Wakil Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg), Willy Aditya, Kamis mengatakan, pembahasan RUU Perlindungan Information Pribadi saat ini terkendala pembicaraan lembaga independen mana yang nantinya akan mengelola knowledge pribadi tersebut.

“Pemerintah ingin lembaga ini diawasi oleh Kementerian Negara tetapi anggota DPR menolak gagasan itu. Di sinilah terjadi tarik-menarik,” kata Aditya dalam diskusi discussion board legislasi publik yang digelar secara digital pada 24 Maret lalu.

Menurut Aditya, faktor pengelolaan knowledge independen dijelaskan dalam Basic Information Safety Regulation (GDPR) – yang dianut oleh Uni Eropa – yang dijadikan acuan Indonesia dalam pembentukan RUU krusial ini. Willy memastikan hanya itu yang masih dibahas saat ini.

“Harus ada lembaga yang kredibel yang bertindak sebagai otoritas atas pengelolaan knowledge. Itu satu-satunya poin krusial,” kata anggota DPR dari Partai NasDem itu.

Apalagi, peneliti Formappi, Lucius Karus, dalam diskusi publik yang sama, mengkritik kerja DPR terkait legislasi dan menilai legislator kurang memprioritaskan RUU ini karena sebenarnya dibutuhkan masyarakat luas.

“Sungguh ironis, DPR kita sendiri justru menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka adalah wakil partai politik, bukannya mewakili kita sebagai rakyat,” katanya.

Dalam dua tahun terakhir, anggota DPR telah mendahulukan pengesahan undang-undang lain yang lebih krusial bagi pemerintah, bukan rakyat, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Ibu Kota.

Baca: Pelanggaran Information Besar-besaran Menyerukan Undang-Undang Perlindungan Information Pribadi yang Mendesak

MOH KHORY ALFARIZI

See also  Syarat Koalisi Bagi Demokrat: Ada Kesetaraan, Capres Dibahas Bersama
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.