August 19, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Pemerintah Masukkan 7 Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU TPKS

2 min read

Directoresdecasting.information, JakartaBadan Legislasi DPR (Baleg) dan pemerintah telah memulai pembahasan substansi RUU tersebut. kekerasan seksual RUU kejahatan atau RUU TPKS, termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dikeluarkan pemerintah pada Senin, 28 Maret.

Pemerintah mencatat whole 588 isu yang dirangkum dalam 12 bab dan 81 pasal. Substansi baru tersebut termasuk jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam rancangan DPR, ada lima jenis kekerasan, yaitu; pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, dan penyiksaan seksual. Pemerintah menambahkan pasal tentang perbudakan seksual dan pernikahan paksa.

“Tujuh jenis kekerasan itu belum diatur dalam undang-undang lain,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, saat bertemu dengan Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 28 Maret.

Selain itu, pemerintah mengusulkan sejumlah jenis kekerasan lain yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Diantaranya perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul dan eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit mengandung kekerasan, dan eksploitasi seksual, aborsi, prostitusi paksa, perdagangan manusia. ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Sejumlah kekerasan di atas sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU Perdagangan Orang, UU Pemberantasan KDRT, dan peraturan lainnya. Namun, pemerintah mengusulkan agar hal itu juga diatur dalam RUU TPKS.

Tujuannya, jelas Edward, untuk menegaskan bahwa hukum acara dan perlindungan dalam RUU TPKS juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan yang akan diundangkan di kemudian hari.

“Karena knowledge dari Komnas HAM dan KPAI dll menunjukkan bahwa kurang dari 300 kasus atau kurang dari 5 persen dari whole 6.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan diproses ke pengadilan. Artinya ada yang salah dengan hukum acara kita,” katanya.

See also  Buntut Kasus Bully, Kim Garam Hengkang dari Le Sserafim Usai HYBE Akhiri Kontrak

Edward juga mengatakan, pemerintah akan mengatur secara rinci hukum acara terkait kasus tindak pidana korupsi kekerasan seksual dalam RUU TPKS.

Membaca: RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bentuk Komitmen Indonesia, kata DPR

DEWI NURITA

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.