August 12, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Pembela Hak Perempuan Kritik Aspek Aborsi dalam RUU Kekerasan Seksual

2 min read

Directoresdecasting.information, Jakarta Perwakilan Jaringan Pembela Hak Perempuan dan Korban Kekerasan Seksual Ratna Batara Munti, Rabu, mengkritik ketentuan aborsi yang tertuang dalam RUU Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Ratna yang juga koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LBH APIK mengatakan, aspek aborsi tidak boleh dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai bentuk kejahatan kekerasan seksual.

“Terkait pembahasan RUU TPKS tentang aborsi, kami menyarankan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut aborsi sebagai kejahatan seksual,” tulisnya dalam keterangannya, 30 Maret.

Dia berpendapat bahwa aborsi sendiri bukanlah kejahatan seksual tetapi memaksa seseorang untuk melakukannya adalah. Ratna menilai pemerintah dan legislator sebaiknya menggantinya dengan aspek memaksa seseorang melakukan aborsi sebagai kejahatan.

“Memaksa seseorang untuk melakukan aborsi adalah kekerasan seksual, bukan tindakan aborsi itu sendiri. Perempuan dengan kondisi tertentu berhak mengakses aborsi yang aman dan diawasi UU Kesehatan,” jelasnya.

Secara umum, tegasnya, RUU TPKS harus memuat aspek-aspek yang memperhatikan kepentingan umum, khususnya korban kekerasan seksual, dengan mengatakan bahwa para korban tersebut tidak boleh didiskriminasi. Dia mengatakan, anggota dewan tidak menyebut kelompok itu dalam pembahasan RUU Kekerasan Seksual.

Rancangan awal DPR mengklasifikasikan lima jenis kekerasan, yang meliputi kekerasan seksual fisik, tindakan kekerasan non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, dan penyiksaan seksual. Pemerintah kemudian menambahkan ketentuan tentang perbudakan seksual dan kawin paksa ke dalam RUU tersebut.

Ketujuh tindak kekerasan itu tidak pernah tercakup dalam undang-undang lain, kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej dalam sesi dengan parlemen pada 28 Maret.

Pemerintah juga telah memasukkan tindakan kekerasan tambahan untuk dimasukkan dalam RUU, yang meliputi pemerkosaan, tindakan cabul, hubungan seksual, tindakan cabul dan eksploitasi seksual anak, tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi. yang secara eksplisit mengandung kekerasan, dan eksploitasi seksual.

See also  Mabes Polri: Ferdy Sambo Sudah Tak Lagi Jabat Kepala Satgassus

Baca: Polisi Tangkap Pasangan Menikah yang Menjalankan Klinik Aborsi Ilegal di Bekasi

ARRIJAL RACHMAN

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.