August 12, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Anggota DPR Minta Sanksi Pelaku Industri Pengguna BBM Bersubsidi

2 min read

Directoresdecasting.data, JakartaPemerintah dan instansi terkait harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku industri yang tetap menggunakan bersubsidi bahan bakar Meski tidak layak pakai, kata seorang anggota DPR RI.

“Dilaporkan banyak kendaraan pengangkut sawit dan pertambangan yang tetap menggunakan photo voltaic bersubsidi meskipun tidak memenuhi syarat (untuk menggunakan bahan bakar),” kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangan yang dikeluarkan pada Sabtu.

Mencermati kelangkaan photo voltaic diesel duel di beberapa daerah, legislator mendesak BUMN minyak Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Fuel Bumi (BPH Migas) untuk berkoordinasi dengan polisi dalam menyelidiki akar penyebab kelangkaan dan melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kenaikan permintaan photo voltaic, katanya. Faktor pertama adalah pemulihan ekonomi, yang telah mendorong pertumbuhan industri dan permintaan bahan bakar photo voltaic.

Faktor lain bisa jadi adalah disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, akibat fluktuasi harga minyak dunia, yang telah menggoda pelaku industri untuk menggunakan photo voltaic bersubsidi, tambahnya.

“Kami juga menduga beberapa pihak, termasuk sektor industri, menyimpang dari aturan dengan menggunakan photo voltaic bersubsidi meski tidak memenuhi syarat,” kata Mulyanto.

Disparitas harga yang tinggi antara harga photo voltaic bersubsidi dan nonsubsidi yang saat ini mencapai Rp7.800 (US$0,54) per liter, telah menggoda beberapa pelaku untuk beralih ke bahan bakar bersubsidi, yang merugikan warga, tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, sesuai undang-undang, kendaraan pengangkut batu bara dilarang menggunakan bahan bakar photo voltaic bersubsidi.

“Truk pengangkut batu bara digunakan oleh industri besar yang tidak menerima photo voltaic bersubsidi dari pemerintah, juga tidak (diizinkan) menggunakan bahan bakar bersubsidi,” kata Widyawati saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Sabtu (2 April 2022).

See also  Tiket Mudik Belum Dijual; KAI Menunggu Peraturan Pemerintah

Dia menegaskan bahwa Pertamina akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang ada untuk memberlakukan skema bisnis baru untuk memastikan kompatibilitas dengan undang-undang yang relevan dan penegakan peraturan yang sebenarnya.

Selain itu, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pengusaha Minyak dan Fuel Bumi Nasional (DPP Hiswana Migas) menghimbau kepada cabang-cabang regional dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang usaha SPBU untuk memastikan pendistribusian photo voltaic bersubsidi dengan baik.

Ketua DPP Hiswana Migas Rachmad Muhammadiyah dalam keterangannya yang dikeluarkan pada 30 Maret mengatakan SPBU bisa mencatat plat nomor pembelian kendaraan. BBM bersubsidi didistribusikan dengan skema Public Service Obligation (PSO) Pertamina.

“Mengenai antrian panjang BBM Photo voltaic di SPBU, kami menghimbau kepada pemilik SPBU untuk memperhatikan kategori konsumen dan kendaraan serta quantity pembelian maksimum, serta mencatat plat nomor kendaraan yang membeli produk PSO,” tambah Muhammadiyah.

Membaca: Pemerintah Belum Turunkan Harga BBM Meski Harga Minyak Turun

ANTARA

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.