August 12, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

MPR Sepakat Menghidupkan Kembali PPHN Tanpa Amandemen Konstitusi

1 min read

Directoresdecasting.information, JakartaMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPRKetua Badan Riset Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tim perumus sepakat bahwa penetapan kembali pedoman kebijakan negara (PPHN) yang sudah tidak berlaku akan dilakukan tanpa amandemen UUD 1945.

“Rabu kemarin, kami bertemu dengan seluruh anggota tim perumus yang melibatkan semua fraksi MPR, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan disepakati bahwa menghidupkan kembali PPHN tidak perlu [constitutional] amandemen. Kami tidak akan melakukan amandemen dengan menghadirkan PPHN, jadi bentuk hukumnya cukup dengan undang-undang,” kata Djarot saat ditemui di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, 10 April.

Menurutnya, tim sepakat menghidupkan kembali PPHN melalui amandemen konstitusi terlalu berisiko karena berpotensi membuka kotak Pandora. Agenda ini dikhawatirkan bisa menjadi entry level untuk mewujudkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode.

Politisi PDIP itu mengatakan, keputusan itu akan dibawa ke Rapat Paripurna MPR pekan depan. “Rapat paripurna kita dijadwalkan minggu depan insyaallah sebelum masa reses [starting April 14],” tambah Djarot. “Semua sepakat tidak ada amandemen, rapat terakhir kemarin sudah bulat, termasuk DPD.”

Kajian substansi PPHN masih berjalan dan ditargetkan selesai setelah Idul Fitri 2022. Sebelumnya diberitakan, majelis kajian PPHN mengusulkan tiga opsi, yakni amandemen konstitusi, MPR Keputusan yang juga membutuhkan amandemen terbatas, dan melalui undang-undang.

Membaca: Perlu Langkah Strategis Mengatasi Studying Loss: Wakil Ketua MPR

DEWI NURITA

See also  12 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Pernah Ditangani Komnas HAM
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.