August 19, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Pengesahan Undang-Undang Kekerasan Seksual; Pemerintah Janji Awasi Aborsi dalam RUU KUHP

1 min read

Directoresdecasting.information, Jakarta Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh anggota DPR pada Selasa, 12 April lalu, mendapat pujian dari masyarakat luas. Namun, tidak secara terang-terangan mengatur kasus pemerkosaan dan aborsi paksa.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej di ruang parlemen berjanji akan mengakomodir dua pokok bahasan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menjelaskan, perkosaan dipandang sebagai kekerasan seksual di TPKS, tetapi tindak pidananya diatur dalam KUHP.

“Hal ini untuk memudahkan verifikasi perkosaan dan aborsi yang telah masuk dalam RUU KUHP yang akan disahkan paling lambat Juni tahun ini,” kata Edward di Senayan, 12 April.

Edward yang merupakan ketua tim RUU KUHP mengatakan, pihaknya terbuka dengan masukan dari masyarakat luas yang akan membantu penyempurnaan pembahasan dua tindak kekerasan seksual tersebut.

“Kami sangat mengharapkan masukan agar kejahatan seksual dapat ditangani secara komprehensif,” tambahnya.

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang pelecehan seksual, penggunaan paksa alat kontrasepsi, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Undang-undang ini juga mengakui bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang disebutkan dalam undang-undang lain dan pemenuhan hak-hak korban.

Baca: DPR Resmi Keluarkan RUU KDRT

DEWI NURITA

See also  Polres Demak Pantau Perkebunan Rakyat untuk Cegah Penularan PMK
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.