August 16, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Indonesia Mengesahkan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual

2 min read

Directoresdecasting.data, Jakarta – Indonesia mengesahkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau UU TPKS, dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 12 April. Willy Aditya, Ketua Panitia Kerja UU TPKS, mengatakan pengesahan UU ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan. kekerasan seksual.

“Inilah kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang kita sebut sebagai fenomena gunung es,” kata Willy saat menyampaikan laporan panitia pada pertemuan Selasa.

Ada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal (4) Ayat (1) UU. Yaitu: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Undang-undang tersebut juga memasukkan 10 jenis kekerasan seksual lainnya yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yaitu perkosaan, perbuatan cabul, hubungan seksual dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual anak, dan percabulan yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

Di sana undang-undang juga mengkriminalisasi pornografi anak, pornografi dengan konten eksplisit kekerasan dan eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual dalam rumah tangga.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan UU TPKS mengakui jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual yang terdapat dalam undang-undang lain sehingga pelaksanaan hukum acara dapat menggunakan UU TPKS.

“Undang-undang ini juga memasukkan berbagai kejahatan seksual di luar undang-undang ini untuk menggunakan hukum acara. Kenapa? Tidak lain untuk mempermudah pembuktian. Misalnya pemerkosaan dan aborsi sudah diatur dalam RUU KUHP, yang akan disahkan paling lambat tahun ini. Juni 2022,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa.

See also  Departemen Kehakiman AS Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual di Gereja Baptis

Membaca: Pengesahan Undang-Undang Kekerasan Seksual; Pemerintah Janji Awasi Aborsi dalam RUU KUHP

DEWI NURITA

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.