August 11, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Bogor Didesak Tinjau Perda Penyimpangan Seksual

2 min read

Directoresdecasting.data, JakartaDiscussion board LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia atau INFID menanyakan Bogor Pemerintah Kota meninjau kembali Perdanya atau Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual atau P4S karena dinilai melanggar HAM dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan.

“Kami menilai Perda ini tidak sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam dokumen tersebut karena pasal-pasal tentang homoseksual, lesbian, dan biseksual (LGBT) dalam perda ini tidak sejalan dengan pengetahuan yang ada. Ini berpotensi melanggar HAM kelompok minoritas seksual dan gender,” kata Program Officer HAM dan Demokrasi Infid, Alyaa Nabiilah, dalam keterangan pers yang diterima TempoRabu, 13 April.

Dia menjelaskan bahwa 15 perilaku menyimpang seksual termasuk homoseksual, lesbian, dan biseksual dalam Bab III Pasal 6 tidak sesuai dengan pedoman Pemerintah Indonesia. “Pada poin F66 Pedoman Penggolongan dan Prognosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa orientasi seksual tidak boleh dianggap sebagai kelainan,” kata Alyaa.

Menurutnya, transgender tidak termasuk gangguan jiwa dalam klasifikasi penyakit revisi ke-11. Selain itu, mereka bukanlah orang dengan masalah kesehatan jiwa, apalagi pelaku penyimpangan seksual sebagaimana tercantum dalam Guide Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa Revisi ke-5 yang menjadi dasar analysis kesehatan jiwa di Indonesia.

Dengan perda yang dibuat tanpa foundation pengetahuan yang memadai ini, menurut Infid, Pemprov DKI berpotensi melanggar HAM dengan memperparah diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jadi, Infid menyarankan Bogor meninjau niatnya untuk menjadi tuan rumah Competition Hak Asasi Manusia 2022. Pemprov DKI juga diminta merevisi perda sesuai kaidah pengetahuan dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan tersebut.

See also  Bappenas Goal Kurangi Angka Kemiskinan 2023

“Selenggarakan ruang diskusi yang terbuka dan inklusif. Komnas HAM juga bisa menggelar ruang diskusi dan memastikan proses revisi Perda dilakukan secara inklusif,” kata Alyaa.

Membaca: Pelecehan Seksual Non-Fisik Dapat Dihukum Berdasarkan RUU Kekerasan Seksual

MA MURTADHO

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.