August 12, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Lokataru Ajukan Judicial Assessment UU Pilkada

1 min read

Directoresdecasting.data, JakartaYayasan Hukum dan HAM Lokataru mengajukan uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Lokataru mendalilkan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 dan 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10), dan Pasal 201 ayat (11). ) UU Pilkada, memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah.

“Permohonan uji materi UU Pilkada merupakan upaya masyarakat yang bertujuan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang sangat besar dari pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Dalam Negeri,” kata kuasa hukum Lokataru, Nurkholis Hidayat, dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 April.

Nurkholis mengatakan hal itu menyebabkan hilangnya ruang persaingan politik yang sehat dan adil serta hilangnya hak rakyat untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam mewujudkan bangsa yang demokratis.

Selain itu, lanjut dia, permohonan judicial overview itu bertujuan untuk memulihkan praktik verify and steadiness dalam sistem kekuasaan negara dan mengembalikan partisipasi dan hak politik masyarakat dalam menentukan masa depan pemerintahan yang demokratis dan negara yang menjunjung tinggi keadilan. prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Baca: Lokataru: Revisi UU ITE Tak Harus Pulihkan Demokrasi

DEWI NURITA

See also  Twitter Ajukan Persidangan, Tim Elon Musk Minta Diundur 13 Februari 2023
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.