August 17, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Gugatan Ibu Kota Baru: Penggugat Mengklaim Penduduk Lokal ‘Tetap Dalam Kegelapan’

2 min read

Directoresdecasting.information, Jakarta Para penggugat yang mengajukan gugatan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Baru (Hukum IKN) berpendapat bahwa megaproyek pemerintah yang mengarah pada pemindahan ibu kota tidak pernah melibatkan penduduk lokal yang saat ini tinggal di daerah tempat ibu kota baru akan dikembangkan.

Menurut Muhammad Arman, kuasa hukum yang mewakili para penggugat, salah satu kliennya Yati Dahlia – yang merupakan anggota suku Balik yang merupakan penduduk asli wilayah Ibu Kota Baru – tidak diundang untuk membahas proyek relokasi.

Arman lebih lanjut mengklaim bahwa Dahlia dan 83 rumah tangga lainnya tinggal hanya 6 kilometer dari floor zero Ibu Kota Baru yang didirikan oleh pemerintah. Masyarakat adat ini takut akan digusur begitu proyek dimulai.

“Mereka tidak pernah terlibat, bahkan tidak dipanggil oleh pemerintah terkait pembicaraan pemindahan ibu kota meskipun Dahlia dan lainnya adalah orang-orang yang akan terkena dampak langsung proyek tersebut,” kata Arman saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta pada Senin, 25 April 2022.

Menurut Arman, para penggugat mendalilkan pemerintah seharusnya memprioritaskan empat prinsip dalam pelaksanaan proyek, yaitu Free, Prior, Knowledgeable, and Consent (FPIC) dalam proses pengambilan keputusan relokasi IKN, perumusan UU, dan pengesahannya. di tingkat legislasi. Apalagi mengingat mereka adalah penduduk asli daerah yang akan dikembangkan.

“Terutama suku Balik, karena pemerintah tidak pernah berkomunikasi dengan mereka tentang rencana IKN sampai UU IKN disahkan, warga tidak terlibat aktif, bahkan ketika Presiden berkemah di floor zero, masyarakat tidak diberitahu,” kata Arman.

Lebih lanjut, Arman mengatakan bahwa Dahlia menolak untuk dipindahkan dari rumahnya dan meninggalkan tetangganya untuk memulai hidup baru yang lebih jauh di tempat lain. Arman menambahkan, Dahlia dan warga lainnya menolak dicabut dari sejarah lokal dan identitas suku Balik.

See also  30.000 Wisatawan Berbondong-bondong ke Kebun Binatang Ragunan Saat Liburan Waisak

“Saat ini masyarakat tidak diperbolehkan mengurus sertifikat tanahnya. Fakta ini menunjukkan UU IKN tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah IKN,” kata Arman.

Penggugat lain selain Dahlia adalah Muhammad Busyro Muqoddas, DR. Trisno Raharjo, SH, M.Hum dan Dwi Putri Cahyawati.

Penggugat kelima dalam gugatan proyek ibu kota baru adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mewakili 21 komunitas yang semuanya berada di wilayah IKN. Penggugat keenam adalah pengawas lingkungan WALHI atau Discussion board Lingkungan Hidup Indonesia.

ARRIJAL RACHMAN

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.