August 16, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Pengamat Menganggap Larangan Ekspor Minyak Goreng Mencerminkan Frustrasi Pemerintah

2 min read

Directoresdecasting.data, JakartaDirektur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang larangan minyak goreng ekspor dan bahan bakunya.

Diumumkan pada 22 April dan akan diberlakukan mulai 28 April, kebijakan tersebut dinilai diambil secara mendadak karena perusahaan hanya diberi waktu lima hari.

“Saya kira ini kebijakan yang diambil karena frustasi,” kata Bima dalam diskusi digital Transparency Worldwide Indonesia, Senin, 25 April.

Pengamat menjelaskan, produksi Crude Palm Oil atau CPO pada 2022 diprediksi mencapai 50 juta ton. Sedangkan kebutuhan minyak goreng sawit (rafinasi, bleached, and deodorized/RBD) yang digunakan minyak goreng hanya 5-6 juta ton atau 10 persen dari complete kebutuhan CPO.

“Jadi pertanyaan besarnya adalah, jika ada larangan ekspor complete, ke mana sisa barangnya?” katanya, memprediksi kapasitas industri tidak akan cukup untuk menampung sisa stok yang dilarang diekspor.

Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya pada 22 April di tengah kenaikan harga komoditas di pasar domestik.

Bhima menilai kebijakan ini akan merugikan petani dalam negeri karena harga tandan buah segar (TBS) atau Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok cukup dalam. Apalagi, perusahaan sudah mulai mengurangi pembelian minyak sawit dari petani kecil. “Petani Malaysia, saingan Indonesia, akan diuntungkan [from this policy],” dia menambahkan.

Kebijakan itu juga dinilai merugikan Indonesia akibat kerugian devisa sebesar Rp43 triliun jika kebijakan ini diberlakukan selama sebulan penuh, yang dapat mengakibatkan depresiasi tajam nilai tukar Rupiah.

Lebih lanjut Bima berpendapat bahwa larangan minyak goreng Ekspor berpotensi menimbulkan commerce retaliasi dari negara-negara yang membutuhkan impor CPO, terutama India, Pakistan, dan China. Sebagai penutup, ia menilai kebijakan tersebut tidak efektif menekan harga minyak goreng, “karena hukum pasar tidak harus sesederhana itu.”

See also  Arab Saudi Cabut Larangan Perjalanan ke Indonesia bagi Warganya

Membaca: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Mulai Minggu Depan

FAJAR PEBRIANTO

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.