August 16, 2022

Directoresdecasting.info

Free Guest Post Blog

Larangan Ekspor Minyak Sawit; CPO Tidak Termasuk dalam Daftar Barang Terlarang

2 min read

Directoresdecasting.information, Jakarta Kementerian Pertanian memastikan produk berbasis minyak sawit yang dikenal sebagai minyak sawit mentah atau CPO bukan salah satu komoditas yang dilarang untuk diekspor. Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementerian Perkebunan Heru Tri Widarto meminta gubernur provinsi memastikan harga tandan buah segar (TBS) sewenang-wenang tidak terjadi.

“Kami mendesak Gubernur untuk segera mengambil tindakan agar harga TBS tidak ditetapkan sembarangan oleh pengusaha sawit, tetapi mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permentan No.01/2018,” tulis Widarto dalam pesan teks kepada Tempo pada 26 April.

Heru kemudian memamerkan Surat No.165/KB.020/E/04/2022 tentang Harga TBS Setelah Pengumuman Presiden Tentang Larangan Ekspor RBD Palm Olein. Dalam surat yang ditandatangani Pj Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ali Jamil, ternyata yang dilarang diekspor pada 28 April 2022 bukanlah minyak sawit olahan dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). ).

Surat tersebut ditujukan kepada 22 gubernur dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua Barat. Heru juga mengatakan, pihaknya belum menerima poin apapun terkait larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dari Kementerian Perdagangan.

“Informasinya akan dimasukkan dalam peraturan menteri,” katanya.

Ada tiga poin dalam surat yang dikeluarkan 25 April itu. Pertama, Kementerian Pertanian menerima laporan dari beberapa instansi yang membidangi perkebunan, petani sawit (asosiasi petani sawit), serta Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dari berbagai provinsi.

Laporan tersebut menemukan bahwa beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diduga menetapkan harga beli TBS secara sepihak dengan penurunan Rp300-Rp1.400 per kilogram.

Kedua, produk minyak sawit mentah (CPO) tidak termasuk dalam daftar komoditas turunan minyak sawit yang dilarang ekspor, berbeda dengan RBD Palm Olein yang sangat dibatasi.

Terakhir, terkait poin pertama, Kementan meminta gubernur menerbitkan surat edaran kepada bupati/walikota daerah penghasil sawit agar perusahaan sawit tidak sepihak menetapkan harga TBS di luar harga yang ditetapkan di provinsi.

See also  Daftar 7 Sumber Kalsium Buat Mereka yang Tak Bisa Mengonsumsi Susu

Gubernur juga diminta memberikan teguran atau sanksi kepada perusahaan atau pabrik yang melanggar aturan tersebut.

Baca: Petani Sawit Keluhkan, Perusahaan CPO Utamakan Ekspor

FAIZ ZAKI | CAESAR AKBAR

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.